Para pemimpin dari lima partai politik di Greenland menegaskan bahwa mereka menolak wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih wilayah semi-otonom Kerajaan Denmark tersebut. Pernyataan tegas ini disampaikan dalam sebuah deklarasi bersama yang dirilis pada Jumat (9/1/2026).
“Kami tidak ingin menjadi orang Amerika. Kami tidak ingin menjadi orang Denmark. Kami ingin menjadi orang Greenland,” tegas para pemimpin partai tersebut.
Mereka juga meminta agar Amerika Serikat menghentikan sikap meremehkan terhadap Greenland dan menekankan bahwa masa depan wilayah itu sepenuhnya harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri. “Masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland,” ujar mereka, dikutip dari Antara News, Minggu (11/1).
Pernyataan tersebut turut menyoroti meningkatnya partisipasi Greenland di kancah internasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurut para pemimpin politik itu, setiap dialog mengenai rencana Trump harus berlandaskan diplomasi dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional.
Mereka juga mengumumkan bahwa sidang Inatsisartut (parlemen Greenland) akan dimajukan untuk memastikan adanya debat politik yang terbuka, adil, serta menjamin hak-hak rakyat Greenland.
Pernyataan keras dari para pemimpin Greenland muncul setelah Trump berulang kali menyatakan minatnya untuk mengambil alih Greenland. “Kita akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, suka atau tidak suka. Jika kita tidak melakukannya, Rusia atau China akan mengambil alih Greenland, dan kita tidak ingin bertetangga dengan Rusia atau China,” ujar Trump di Gedung Putih pada Jumat.
Trump bahkan tidak menutup kemungkinan melakukan pengambilalihan dengan pendekatan militer. “Saya ingin membuat kesepakatan dengan cara mudah. Namun jika tidak bisa dengan cara mudah, kita akan melakukannya dengan cara sulit,” Sebut Trump saat di temui awak media Tuna55.
Komentar Trump tersebut menuai kecaman luas dari berbagai negara Eropa. Mereka memperingatkan bahwa langkah semacam itu berpotensi memicu ketegangan serius dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan NATO.
