Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menanggapi keluhan ekonomi masyarakat di tengah gelombang demonstrasi yang masih berlangsung di berbagai wilayah. Ia menyatakan negara siap mendengar aspirasi rakyat, namun mengingatkan agar aksi protes tidak disusupi oleh pihak-pihak yang berniat menciptakan kekacauan.
Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian dalam wawancara dengan televisi pemerintah pada Minggu, 11 Januari 2026. Ia menekankan bahwa pemerintah membedakan antara pengunjuk rasa yang menyampaikan tuntutan secara damai dan kelompok perusuh yang melakukan tindakan kekerasan.
Menurut Pezeshkian, unjuk rasa awalnya dipicu persoalan ekonomi, khususnya merosotnya nilai tukar rial yang berdampak langsung pada aktivitas perdagangan. Kondisi ini mendorong para pedagang di Grand Bazaar Teheran menutup toko mereka, sebelum aksi tersebut meluas ke sejumlah daerah dan memasuki pekan ketiga.
Tundingan Predisen Iran Masoud Pezeshkian
Namun demikian, Presiden Iran menuding adanya campur tangan asing dalam eskalasi situasi. Ia menuduh Israel dan Amerika Serikat berada di balik upaya destabilisasi dengan memanfaatkan kesulitan ekonomi rakyat Iran.
“Kami mendengar tuntutan para pengunjuk rasa dan berusaha menyelesaikan masalah mereka. Tetapi jangan sampai perusuh merusak negara,” kata Pezeshkian, seperti dikutip Al Jazeera.
Ia juga mengklaim adanya serangan terhadap fasilitas publik, termasuk pasar dan tempat ibadah, yang disebut dilakukan oleh kelompok bersenjata. Pemerintah menegaskan tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi.
Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya 109 personel keamanan tewas dalam rangkaian kerusuhan terbaru. Sementara itu, kelompok oposisi di luar negeri mengklaim jumlah korban jauh lebih besar dan mencakup ratusan warga sipil, meski angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Sebagai respons, pemerintah Iran menetapkan tiga hari berkabung nasional. Jaksa agung juga mengeluarkan peringatan keras bahwa pelaku kerusuhan dapat menghadapi hukuman berat. Di sisi lain, pemadaman internet secara nasional dilaporkan telah berlangsung lebih dari 72 jam.
Dari komunitas internasional, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, menyatakan keterkejutannya atas laporan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Ia mendesak pemerintah Iran menahan diri dan menghormati hak-hak dasar warga Tuna55.
“Hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai harus dilindungi,” ujar Guterres.
Di tengah situasi tersebut, ketegangan geopolitik ikut meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan mempertimbangkan sejumlah opsi terhadap Iran, termasuk kemungkinan langkah militer.
Sementara itu, aksi solidaritas untuk mendukung pengunjuk rasa Iran digelar di sejumlah kota besar dunia, seperti London, Paris, Berlin, dan Los Angeles. Namun, sejumlah politisi AS meragukan efektivitas opsi militer dan memperingatkan bahwa langkah tersebut justru berpotensi mempersatukan rakyat Iran melawan tekanan asing.
Hingga kini, situasi di Iran dinilai masih rawan memburuk, seiring belum ditemukannya solusi konkret atas krisis ekonomi dan keamanan yang dihadapi masyarakat.
